Warga Sergai Resah Atas Ulah Oknum Sekdes Desa Firdaus dan Centeng Kebun Socfindo

0
278

DUTAMEDAN.COM – Berdasarkan kwitansi penerimaan uang bermeterai 6000, yang diterima dan ditandatangani kedua oknum, yaitu Sekdes Firdaus (PNS) yang bernama Jamhuri dan seorang kepala centeng kebun Socfindo Sukarman, terkuak informasi adanya transaksi jual beli lahan HGU kebun Socpindo.

Informasi dihimpun, keduanya menjanjikan akan memberikan surat jual beli selama tiga bulan setelah proses pembayaran atas pembelian lahan tersebut seluas panjang 12 meter dan lebar 16 meter.

Salah seorang masyarakat yang membeli lahan tersebut sebesar Rp25 juta, merasa kecewa dan marah karena merasa ditipu oleh oknum tersebut dengan memberikan surat notaris “Bodong”.

Seperti penuturan oleh pihak penyidik ditirukan oleh Liswanda (30) Tahun kepada awak media utamanews, Jum’at (23/08). “Kami sangat kecewa dan ditipu oleh Jamhuri dan Sukarman pak, kami akan laporkan mereka biar mereka ditangkap dan dipenjarakan karena telah menipu orang tua kami”, ujar Liswanda.

“Setelah pemeriksaan di Polres beberapa waktu lalu, kami baru tahu bahwa surat akte notaris tersebut “Bodong”, setelah pihak kepolisian menyampaikan kepada kami”, lanjut mertua Liswanda, Misri (57).

“Kami berharap ini secepatnya selesai, biar oknum tersebut mempertanggung jawabkan perbuatannya”, tegasnya.

Hasil penelusuran awak media utamanews di lapangan, sudah banyak bangunan permanen yang telah berdiri di tanah HGU yang diduga telah dibayar oleh masyarakat ke PT. Socfin Indonesia  dengan no rekening 105006600xxx Bank Mandiri cab Medan melalui kedua oknum tersebut seperti penuturan Liswanda dan mertuanya.

Awak media utamanews pun mencoba konfirmasi ke Satreskrim Polres Sergai melalui penyidik, membenarkan bahwa kasus sudah berjalan dan sedang menyurati pihak BPN Serdang Bedagai, namun masih menunggu jawaban dari pihak BPN sampai minggu depan.

Baca Juga:  Sering Jual Sabu Ke Anak Sekolah, Kifli Diringkus Polisi

Mengacu kepada UUPA, HGU itu sendiri diatur dalam pasal 35-40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 peraturan dasar pokok agraria dan tidak untuk diperjual belikan.

Sementara, Kepala Desa firdaus Edi Con Sinulingga menuturkan kepada media utamanews, menyerahkan sepenuhnya kepada hukum untuk memproses atas permasalahan bawahannya tersebut.

Hingga berita ini dituliskan belum ada jawaban dari pihak perkebunan PT. Socfin Indonesia.

Advertisements