Buntut Pengerusakan Pagar Kantornya, Gubsu Perintahkan Biro Hukum Laporkan Aktivis GMKI ke Polisi

0
169
Buntut Pengerusakan Pagar Kantornya, Gubsu Perintahkan Biro Hukum Laporkan Aktivis
Buntut Pengerusakan Pagar Kantornya, Gubsu Perintahkan Biro Hukum Laporkan Aktivis

DUTAMEDAN.COM – Pengerusakan pagar kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan puluhan pengunjukrasa ternyata berbuntut panjang. Jalan dialog telah ditempuh Gubsu Edy Rahmayadi dengan melakukan pertemuan dengan Mahasiswa tersebut di ruang Press Room Kantor Gubsu, Kamis (1/8), hanya saja dalam pertemuan tersebut tidak menemui titik temu, malah dengan nada emosional Gubsu Edy Rahmayadi yang mengharapkan Mahasiswa untuk segera minta maaf sehingga masalahnya bisa selesai sampai di situ, dan sepertinya apa yang diharapkan Gubsu dari perwakilan mahasiswa tidak disambut dengan baik.Ketua Korwil GMKI Sumut Gito Pardede menyampaikan kepada Gubsu bahwa pada aksi kemarin GMKI tidak memiliki rencana atau niatan untuk merubuhkan pagar Kantor Gubsu. Namun dikarenakan saat aksi selama 2 jam tidak ada satu pun pejabat Pemprovsu yang menerima kedatangan mereka, sehingga terjadi sedikit ‘pressure’ yang menurutnya, hal itu biasa dilakukan dalam aksi demontrasi.

“Jumlah kami tidak banyak, hanya ada 30 orang dan dapat dilihat di video ada bukti-buktinya, bahwa kami tidak dengan sengaja merusak pagar kantor Gubsu,” ungkap Gito.

Gito juga menyebutkan bahwa kondisi pagar kantor Gubsu saja yang mudah rusak sehingga mudah patah. Bahkan Gito mengatakan, terus terang bahwa pagar di rumahnya jauh lebih baik kwalitasnya ketimbang pintu pagar besi milik Kantor Gubsu.

Pernyataan Gito tersebut ternyata membuat Gubsu Edy Rahmayadi tersinggung. “Katakanlah pagar di rumahmu jauh lebih baik, tetapi sebagai mahasiswa seharusnya tidak melakukan pengrusakan seperti itu, dikarenakan pagar tersebut merupakan marwah Kantor Gubsu,” ujar Gubsu menanggapi.

Dalam perrtemuan tersebut, Gubsu juga menjelaskan jauh sebelum GMKI melakukan unjukrasa, Gubsu sudah banyak berbuat untuk perbaikan Danau Toba, bahkan pada pertemuan dengan Presiden Jokowi sendiri Edy Rahmayadi sendiri yang langsung menghunjuk ke arah kerambah apung yang masih banyak bertebaran di Danau Toba.

“Di sana Pak, itu kerambahnya,” ujar Edy Rahmayadi menirukan ucapannya yang disampaikannya langsung kemarin kepada Presiden ketika Pemprovsu dimintai  tentang apa tanggapannya tentang destinasi pariwisata Danau Toba saat kunjungan Presiden ke Samosir.

Semua juga tahu kalau Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi sudah melapor ke Presiden Joko Widodo perihal menurunnya kualitas lingkungan dan joroknya perairan Danau Toba diakibatkan limbah industri, domestik dan Keramba Jaring Apung (KJA). Laporan disampaikannya dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas yang dipimpin Presiden Jokowi, di Istana Negara Jakarta, pada Senin (15/7/2019). Rapat terbatas itu juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah Menteri serta Gubernur.

Hendra Manurung, Ketua GMKI cabang Kota Medan memaparkan bahwa tujuan dari unjukrasa kemarin meminta kepada Pemerintah Sumatera Utara untuk segera menuntaskan masalah pencemaran Danau Toba dan berharap dapat diterima langsung oleh Gubsu. “Dalam pertemuan ini juga kami masih fokus untuk membicarakan  pencemaran Danau Toba,” ujarnya.

Sesungguhnya Gubsu sudah sedikit melunak karena menganggap mahasiswa yang ada di hadapannya adalah anaknya dan bahagian dari rakyat Sumatera Utara, sehingga Gubsu meminta Mahasiswa tersebut menyampaikan saja minta maafnya dan mengakui telah berbuat salah. Namun sampai akhir dialog ternyata perwakilan Mahasiswa GMKI tetap tidak mau menyampaikan permintaan maaf, malah salah satu perwakilan GMKI mengatakan Gubsu berbicara terlalu berputar-putar, sehingga apa yang menjadi aspirasi mereka tidak tersahuti.

Merespon hal itu, akhirnya Gubsu memerintahkan Biro Hukum untuk melanjutkan persoalan ini ke ranah hukum dan melaporkan tindakan Mahasiswa GMKI ini ke Polisi berdasarkan bukti video dan photo-photo yang diperlihatkan Gubsu.

Sebelumnya demontrasi mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Medan berujung anarkis. Para mahasiswa mendorong pagar kantor tersebut hingga rusak.

“Jangan terprovokasi kawan-kawan, kita datang untuk bertemu dengan gubernur,” ucap koordinator aksi, melalui pengeras suara.

Menurut massa, selama ini air Danau Toba sudah tercemar dengan adanya Keramba Jaring Apung (KJA).

Di lokasi, aparat pengamanan yang berjaga mengamankan unjukrasa ini langsung berlari mendekati massa untuk menghadang terjadinya kekacauan.

“Siapa yang mau ganti pagar ini, kalian?” ucap seorang aparat Polisi.

Kemudian, massa yang mendengar ucapan polisi tersebut langsung membalas, rakyat yang memiliki bangunan ini. “Kenapa pak, ini kan punya rakyat, nanti rakyat yang akan menggantinya,” kata para pendemo.

Aksi dorong-dorongan antara aparat kepolisian ini terjadi, tepat pukul 11.00 WIB lebih. Di mana, puluhan mahasiswa ini sudah merasa kepanasan tersengat cahaya matahari, namun tidak bisa masuk untuk bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

“Kami mau masuk, ke mana Gubernur Sumatera Utara saat ini. Apakah dia tidur di dalam? Kami minta segera menyelesaikan masalah danau Toba,” ucap Hendra Manurung, Ketua GMKI cabang Kota Medan.

Hendra mengatakan, selama ini pemerintah tidak berani melakukan aksi untuk mencabut segala bentuk izin operasi pemakaian perairan.

Dengan memakai perairan danau Toba sebagai tempat usaha, kata dia, kini airnya saja sudah tidak bisa dimanfaatkan.

“Pemerintah saat ini tidak berani melakukan apapun untuk menutup secara paksa segala bentuk perusahaan yang merusak alam Danau Toba,” katanya.

Tak berapa lama setelah pagar roboh, perwakilan kantor gubernur keluar untuk bertemu dengan pengunjukrasa.

Kepala Sub Bagian Hubungan Antara Lembaga, Pemprov Sumut, Salman mengaku kecewa dengan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa ini.

“Ada tata cara untuk menyampaikan aspirasi ini, tidak seperti ini. Saya kecewa dengan kerusakan pagar seperti ini. Seharusnya saudara-saudara menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai penyampaian aspirasi,” kata Salman

Advertisements