DUTAMEDAN.COM -Menyikapi soal perubahan alokasi anggaran untuk penambahan gaji guru honor di APBD 2019 yang seharusnya mencapai Rp129 miliar, namun hanya dialokasikan sebesar Rp 89 miliar, Gubsu Edy Rahmayadi meminta agar hal itu dapat segera dilaporkan. “Kalau memang benar iya, laporkan. Kan gak boleh itu main potong-potong gitu,” sebut Edy ketika dikonfirmasi, Rabu (13/2) di kantor Gubsu Jalan Diponegoro No. 30 Medan.

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi – Foto: hariansib.com

Edy menegaskan, jika hal tersebut memang terbukti kebenarannya, maka dirinya pun tidak segan-segan untuk memecat pelaku pemotongan tersebut. “Masa dipotong gitu. Kalau memang ada bukti, nanti kita pecat itu pelakunya,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi E DPRD Sumut dengan Disdik Sumut dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Sumut pada Selasa (12/2) kemarin, Wakil Ketua dan anggota Komisi E DPRD Sumut H Syamsul Qodri mengatakan, anggaran sebesar Rp129 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut yang pengalokasiannya diperuntukkan untuk penambahan gaji guru honorer, telah disepakati oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprovsu bersama Badan Anggaran (Banggar) dewan untuk ditampung di APBD 2019. Sehingga anggaran tersebut tidak bisa dirubah ataupun dibatalkan begitu saja. “Dari kesepakatan Banggar eksekutif-legislatif, seharusnya alokasi anggaran untuk penambahan gaji guru honor di APBD 2019 keseluruhannya mencapai Rp129 miliar. Tapi ternyata hanya dialokasikan Rp 89 miliar atau ‘raib’ Rp 40 miliar. Ini perlu ditelusuri, permainan siapa ini,” ujar Syamsul Qodri.

Menurutnya, dengan raibnya anggaran sebesar Rp 40 miliar pada mata anggaran untuk penambahan gaji guru honor tersebut, alhasil anggaran guru honor hanya tertampung Rp 89 miliar lebih di APBD 2019 (tidak ada kenaikan). Padahal Banggar sudah sepakat akan ada penambahan dengan total keseluruhan mencapai Rp129 miliar.

Oleh karenanya, Syamsul Qodri secara tegas mengatakan, bahwa pihaknya (Komisi E DPRD Sumut) akan mencari kepastian dan mencari tahu siapa mafia anggaran yang membatalkan penambahan gaji guru honor tersebut. “TAPD dan Banggar menyepakati ada penambahan alokasi anggaran, tapi kenapa tidak masuk dalam dokumen APBD? Ini berarti TAPD yang bermain,” tegasnya.
Segera Laporkan

Sementara itu, Direktur LBH Medan Ismail Lubis SH MH menyayangkan adanya tudingan yang disampaikan Komisi E DPRDSU terkait ada mafia anggaran di Disdik Provsu dan berharap DPRDSU segera melaporkan kasus ini ke KPK atau Kejatisu agar dilakukan penyelidikan dan mengungkap siapa mafianya.

“Begini kita berharap anggaran ini dibahas secara terbuka sebenarnya, hal itu agar transparan sehingga tuding-tudingan masalah mafia anggaran ini tidak muncul, dan kemudian jika memang ada dugaan mafia anggaran, DPRDSU harus segera melaporkan ke KPK atau Kejatisu agar dilakukan penyelidikan dan mengungkap siapa mafianya, biar tuduhan itu mendasar, bukan sebatas tudingan saja,” tegasnya kepada SIB di Medan, Rabu (13/2).

LIHAT JUGA VIDEO MENARIK DI BAWAH INI
Pesta Partangiangan Bona Taon PSSAB Cimahi KBB

Sumber; hariansib.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.