Illustrasi ; Dana Milyaran Lenyap
Medan – Buser News, STTLP (Surat Tanda Terima Laporan Polisi) No. 1193, pada bulan Juni tahun 2017 atas pengggelapan dalam jabatan atau penipuan yang terjadi beberapa tahun lalu dan masih mengendap, tanpa ada ujung pangkal sudah sampai dimana kasus yang menimpa PT. Bank Rakyat Indonesia.Tbk Kantor Cabang Thamrin, sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian milyaran rupiah.
Kerugian Negara atas kebobolan dana sebesar Rp. 6.961.726.512,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah), yang bermula pada tanggal 27 Oktober 2016, dengan oknum pelaku diduga telah melakukan pengelapan dan penipuan berinisial (A) menduduki jabatan Kaunit BRI Denai II, (HC) Menduduki jabatan Kaunit BRI Denai II, (CP) Mantri Unit Denai II, (D) dan (AH) yang merupakan pihak ketiga.
Kasus yang menimpa Bank BRI yang Nota Benenya adalah Bank Pemerintah dibawah Naungan BUMN, hal sudah dilakukan proses Penyidikan Internal melalui tim yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan atas pelaku yang diduga melakukan tindakan yang telah merugikan negara.
STTLP yang dikeluarkan Polrestabes Medan pada tanggal 8 Juni 2017, sudah bergulir selama 3 tahun, saat dikonfirmasi Tim Buser News melalui Telepon seluler kepada LO (legal Officer) Bank BRI Kanwil Medan, bahwa kasus sudah berakhir ,”kasus ini sudah ditangani secara internal dan masa hukuman sudah berakhir, namun secara external masih dalam proses penyidikan dikepolisian,” ungkap Andi LO Bank BRI Kanwil Medan. 30/1/2019.
“Minggu minggu ini akan diadakan gelar perkara,” ungkapnya kembali.
Dengan telah dianggap berakhirnya kasus penggelapan dana milyaran secara internal, berarti oknum pelaku yang diduga melakukan penggelapan dapat terlepas dari jeratan hukum yang menyebabkan kerugian negara melalui Bank Pemerintah tersebut, malah dipromosikan dan diangkat kembali.
Kerugian Negara dianggap biasa dan tidak berarti bagi sebuah Negara yang dilakukan Aparatur yang ditugaskan, dan beban kerugian negara bertumpu kepada perekonomian dan tiada berpengaruh terhadap hukum yang sudah berjalan.
Pengawasan Kinerja Bank Milik Pemerintah yang sudah diprivitilisasi menjadi Badan Usaha Milik Negara cendrung terjadi penggelapan dan penipuan data, apapun itu modusnya, tetap hukum tiada bisa menyentuh para pelaku yang telah melakukan kerugian tersebut dan hal ini tidak terjadi hanya sekali saja, dan sudah banyak kasus yang menimpa BUMN, sementara itu kasus hanya sampai sebatas laporan. (Red.Su/Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.