DUTAMEDAN.COM – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Pihak Istana Kepresidenan menegaskan tidak ikut campur soal mundurnya Edy tersebut.

PSSI – Foto; ilustrasi

“Itu kan keputusan yang beliau ambil sendiri, tidak ada campur tangan istana,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati, Minggu (20/1).

BACA JUGA: Edy Rahmayadi Mundur Dari Ketua Umum PSSI, Joko Driyono Caretaker

Adita pun berharap, sosok pengganti Edy nanti bisa membawa PSSI menjadi lebih baik. Dia berharap dunia sepakbola Indonesia bisa jauh lebih baik ke depan dengan manajemen PSSI yang baik.

“Diharapkan ketua yang baru bisa membenahi PSSI agar persepakbolaan di Indonesia makin maju dan bisa berprestasi, tidak kalah dengan negara-negara lain di Asia khususnya,” kata Adita.

Edy Rahmayadi menyampaikan pengunduran dirinya saat pidato di Kongres PSSI 2019 di Sofitel, Nusa Dua, Minggu (20/1) WITA. Ia merasa gagal menjalankan tugasnya sebagai pemimpin federasi sepakbola Tanah Air. Dia mengakui tugas sebagai orang nomor satu PSSI berat.

“Mudah-mudahan siapapun jadi Ketum PSSI orang-orang yang masuk surga. Begitu berat saya rasakan. Untuk itu sampaikan ke rakyat PSSI ini milik rakyat seluruh Indonesia yang diwakilkan ke kita. Saya tak mampu lakukan ini saya mohon maaf,” ujar Edy pada Kongres Tahunan PSSI di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, hari ini.

Posisi Edy kini digantikan Joko Driyono sebagai Plt Ketum PSSI. Selain itu, Kongres tahunan PSSI itu juga membentuk Komite Ad Hoc Integritas.

Kemendagri : Bisa Fokus
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi langkah Edy dan berharap dia bisa konsentrasi bertugas sebagai Gubernur Sumatera Utara.

“Mundur dari PSSI, memang lebih baik, supaya bisa konsentrasi melaksanakan tugas sebagai Gubernur Sumut,” kata Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono, Minggu (20/1).

Sumarsono juga mengatakan, dalam perspektif regulasi perihal rangkap jabatan yang sempat diemban Edy sebelum mundur Ketum PSSI juga diatur. Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/148/SJ yang dikeluarkan pada 17 Januari 2012.

“Apabila seseorang telah menjabat KDH, dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi keolahragaan,” kata pria yang akrab disapa Soni ini.

Soni juga menambahkan, larangan rangkap jabatan itu juga sejalan dengan ketentuan Pasal 40 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Jo Pasal 56 ayat 1 PP 56/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Di mana ditegaskan pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten atau kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

“Salah satu alasannya dilarangnya jabatan rangkap KDH dalam kepengurusan olahraga adalah karena kedudukan KDH rentan pada penyalahgunaan kebijakan yang akan dibuatnya. Larangan ini juga sejalan dengan Surat Edaran KPK Nomor 8-903/01-15/04/2011 tanggal 4 April 2011, tentang hasil kajian KPK yang menemukan adanya ranqkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah dapat menimbulkan konflik kepentingan,” jelas Soni.

Dia menambahkan, bagi pejabat yang melanggar aturan itu bisa dikenai sanksi administrasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 121 PP 56 Tahun 2006. “Menteri Dalam Negeri dalam hal ini dapat memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, berupa sanksi administrasi dengan memberikan teguran secara tertulis,” ujar Soni. (detikcom/hariansib)

LIHAT JUGA VIDEO MENARIK DI BAWAH INI
Cerita Perjalanan Naik BUS ALS dari Siantar ke Cikampek – Tiba di Pelabuhan Bakauheni Lampung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.