Kepala Bappeda NTB, Ir. Ridwansyah.MSc.MM (istimewa)

DUTAMEDAN.COM -MATARAM | Percepatan pemulihan situasi dan kondisi bencana guna normalisasi tatanan kehidupan sosial dan berjalannya roda pemerintahan daerah yang stabil menuntut optimalisasi peran segenap unsur pembangunan didaerah maupun pusat dalam merealisasikan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Kabupaten/Kota Terdampak di wilayah NTB.

Rencana aksi tersebut dikemas dan dirangkai dalam rapat Rekonsiliasi Dokumen Pasca Gempa yang dibuka Sekda NTB, Rabu (l2/9/2018).

Kepala Bappeda NTB, Ir. Ridwansyah.MSc.MM mengatakan rencana rehab rekon tersebut disusun berbasis Kabupaten/Kota terpapar dengan hasil angka angka secara totalitas yang dipaparkan dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Ridwansyah,”hasil Desk pemantapan rencana aksi rehab rekon tanggal 10 September 2018, total kerusakan mencapai angka Rp 12,40 trillyun dengan kerugian Rp2,49 trillyun, sedangkan kebutuhan dana aksi tersebut mencapai Rp 10, 19 trillyun,” ucapnya.

Kalau melihat pada semangat Inpres no 5 tahun 2018, nampaknya rehab rekon ini akan diselesaikan paling lambat tahun 2019.

Adapun rinciannya untuk rumah diselesaikan paling lambat 6 bulan dari bulan September 2018. Sedangkan untuk fasilitas pendidikan dan fasilitas umum lainnya paling lambat bulan Desember 2018, sisanya diselesaikan akhir Desember 2019.

“Kami dari tim Rehab Rekon tidak hanya melihat sisi fisik saja. Namun berdasarkan analisis Bapenas ada 3 Sektor terdampak yang lebih berat penanganannya kalau dilihat dari sumbangan pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor tesebut adakah bidang pendidikan, Kesehatan, sektor Pariwisata yang mengalami penurunan hampir 50%. Sektor terdampak tersebut membutuhkan penanganan jangka panjang. Apabila sektor pariwisata khususnya, tidak ditangani secara serius akan berdampak pada timbulnya pengangguran massal,” jelasnya.

Mengingat APBD di NTB terbatas, sesuai harapan Gubernur, harus jelas yang bertanggungjawab dalam pemulihan pasca gempa. Dan komitment Presiden RI status bencana Gempa Lombok bukan bencana Nasional, tetapi dukungannya skala Nasional. Karena keterbatasan APBN, maka harus jelas pembiayaan penangan APBN Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota yang disesuaikan dengan kewenangan masing masing. (N3G)


Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.