Medan (SP) – Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Toga Habinsaran didampingi Kasubdit III Tipidkor AKBP Doni Sembiring SIK dan pihak Humas Polda Sumut Kompol Rudi Silaen SIK memaparkan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) pemotongan/pengutipan uang dari kelompok tani atas pencairan bantuan pemerintah dalam kegiatan fasilitas penerapan budidaya padi Gogo dan kegiatan pengelolaan produksi Kedelai pada Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas Tahun Anggaran 2018 pada Selasa (21/8/2018) sekira pukul 11:45 Wib.

Dalam perkara ini, pihak Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan sebagai tersangka JP, Sp (Pns / Kasi Produksi Dinas Pertanian  Kab. Padang Lawas dan MHH, Sp (Pns / Kabid Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas).

“Unit 4 Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada Hari Kamis 9 Agustus 2018 akan ada pemotongan / pengutipan uang kepada Ketua kelompok tani yang dilakukan oleh oknum Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas, sesaat setelah ketua kelompok tani melakukan pencairan uang pada Bank Bni Cabang Pembantu Sibuhuan di Kab. Padang Lawas terkait bantuan pemerintah yang bersumber dari Dana APBN. Kemudian tim menindaklanjuti dan menelusuri informasi tersebut, lalu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap JP pada Kamis 9 Agustus 2018 Sekira Pukul 14.30 Wib di Rumah / tempat tinggal yang bersangkutan beralamat di Jalan Baginda Soaduon Lingk Vi Pasar Sibuhuhan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas. OTT dilakukan sesaat setelah 3 orang ketua kelompok tani yaitu A.N (selaku Ketua Kelompok Tani Maju Indah Bersama) menyerahkan uang sebesar Rp. 6.330.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) Kepada J.P dengan alasan yang disampaikan J.P uang tersebut untuk pembelian benih Padi jenis Inpago, Sedangkan IMH (Ketua Kelompok Tani Karya Maju) dan D.S (Ketua Kelompok Tani Lumba) menyerahkan  kepada J.P Bukti Slip Setoran Pengiriman Uang Ke PT. Biosindo Mitra Jaya yang beralamat di Jakarta Barat untuk pembelian pupuk Hayati Yang prosesnya diarahkan / dikoordinir oleh J.P, dimana uang tersebut berasal dari pencairan di rekening masing – masing Kelompok Tani pada Bank Bni Cabang Pembantu Sibuhuan Terkait Bantuan Pemerintah Tersebut,” ujar Kombes Pol Toga Habinsaran.

Dari hasil interogasi awal terhadap J.P  bahwa yang bersangkutan menerangkan telah melakukan pengutipan / pemotongan uang kepada 350 Ketua kelompok tani dari total kelompok tani berjumlah 469.

“Dimana uang yang berjumlah Rp. 565.005.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ribu Rupiah) tunai Yang disimpan dalam plastik warna hitam dan diletakkan dirumahnya dan aebesar Rp. 428.665.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)  sudah disimpan direkening Bank Mandiri A.N. R.U  (Istri  J.P). Sehingga total keseluruhan uang tersebut berjumlah  Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah). J.P  menerangkan bahwa tindakannya tersebut atas perintah / arahan dari M.H  (Pns / Kabid Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas), dan selanjutnya tim bergerak ke Kantor Dinas Pertanian Kab. Padang Lawas lalu mengamankan yang bersangkutan,” tambah Toga.

Perbuatan yang dilakukan oleh kedua Oknum tersebut tidak dibenarkan / bertentangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Budidaya Padi tahun 2018 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Republik Indonesia serta tidak ada kesepakatan tertulis dari kelompok tani atas pemotongan uang tersebut.

“Dalam proses OTT Ini, tim mengamankan 7 (Tujuh) orang dan barang bukti uang serta Dokumen yang Smselanjutnya dibawa ke Mapolda Sumut Guna Dilakukan Proses Hukum Lebih Lanjut,” ungkapnya.

Barang bukti lain yang diamankan pihak Tipidkor Polda Sumut yaitu 1 Laptop merek HP warna putih, 1 Hardisk Eksternal merek Toshiba warna abu-abu, 1 Handphone merek OPPO berwarna hitam, 1 Handphone merek Samsung berwarna putih.

“Terhadap terduga tersangka J.P, dan M.H dipersangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 11 UU RI 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana.
Pasal 12 berbunyi dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya  memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pasal 11 berbunyi ““ Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatanya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatanya,” ujar Dirreskrimsus Polda Sumut menerangkan.(reza)

Teks foto : pihak kepolisian saat memaparkan pengungkapan kasus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.